Kuasa hukum jono
PELALAWAN,PAHAMLAH.COM– Dugaan penganiayaan, intimidasi, hingga penguasaan sepeda motor milik Jono Mulya menjadi persoalan serius yang kini mendapat perhatian kuasa hukumnya, Azwar Alimin Musa, S.H.
Azwar menegaskan, rangkaian peristiwa yang melibatkan seorang pria berinisial A.S. tersebut tidak boleh dipandang sekadar sebagai perselisihan pribadi ataupun persoalan tuntutan kompensasi sebesar Rp15 juta.
Menurutnya, terdapat sejumlah kejanggalan yang harus diungkap secara terang, terutama dugaan kekerasan fisik, tekanan terhadap kliennya, proses penandatanganan surat perdamaian, serta penguasaan sepeda motor Yamaha Lexi milik Jono Mulya.
Berdasarkan keterangan klien dan rekaman percakapan yang telah dipelajari, Azwar menilai terdapat sejumlah indikasi yang patut didalami oleh aparat penegak hukum.
Dalam rekaman tersebut, Jono terdengar menyampaikan keberatan dengan mengatakan, "Aku enggak terima."
Selain itu, terdengar pula pernyataan, "Kalau kau tidak pegang uang duduk dulu saja kau di sini" dan "Tidak usah kau ke mana-mana."
Pernyataan tersebut menjadi perhatian serius karena harus dikaitkan dengan situasi ketika Jono disebut dikelilingi sejumlah orang. Dalam kondisi tersebut, Jono juga terdengar mengeluhkan kepalanya sakit dan mengalami pembengkakan akibat dipukul.
"Kami mempertanyakan bagaimana seseorang yang diduga mengalami penganiayaan, berada dalam situasi dikelilingi sejumlah orang, kemudian harus menandatangani surat yang membebankan kewajiban pembayaran Rp15 juta. Proses dan keadaan saat surat itu ditandatangani harus diperiksa secara menyeluruh," tegas Azwar Alimin Musa, S.H.
Tanda Tangan Dipersoalkan, Jangan Jadikan Surat Perdamaian sebagai Tameng
Azwar secara tegas mempersoalkan proses terbentuknya surat kesepakatan perdamaian tersebut.
Menurutnya, keberadaan tanda tangan tidak serta-merta menghapus kewajiban untuk memeriksa apakah persetujuan diberikan secara sadar, sukarela, dan tanpa tekanan.
Terlebih, berdasarkan keterangan klien, penandatanganan dilakukan setelah terjadi dugaan penganiayaan dan ketika Jono berada dalam situasi yang tidak bebas.
Pihaknya meminta aparat penegak hukum memeriksa siapa saja yang berada di lokasi, siapa yang memberikan tekanan, siapa yang mengarahkan isi kesepakatan, serta bagaimana proses hingga Jono akhirnya membubuhkan tanda tangan.
"Jangan sampai selembar kertas dijadikan alat untuk melegitimasi tindakan yang diduga mengandung kekerasan dan intimidasi. Kami ingin mengetahui apakah surat tersebut benar-benar lahir dari kesepakatan bebas atau justru dari situasi yang membuat klien kami tidak memiliki keleluasaan untuk menolak," ujarnya.
Sepeda Motor Yamaha Lexi Dikuasai, Atas Dasar Hukum Apa?
Selain surat perdamaian, persoalan penguasaan sepeda motor Yamaha Lexi milik Jono Mulya juga menjadi perhatian serius.
Azwar menjelaskan, berdasarkan rekaman yang telah dipelajari, penyebutan sepeda motor sebagai "jaminan" berasal dari pihak A.S., bukan merupakan pernyataan atau inisiatif Jono yang secara sukarela menawarkan kendaraannya sebagai jaminan pembayaran.
Hal ini menimbulkan pertanyaan mendasar mengenai dasar penguasaan kendaraan tersebut.
"Kami ingin bertanya secara terbuka, atas dasar hukum apa sepeda motor milik klien kami dikuasai? Siapa yang memberikan kewenangan untuk menjadikan kendaraan tersebut sebagai jaminan? Apakah ada persetujuan yang sah dan diberikan tanpa tekanan?"
Azwar menegaskan, tidak boleh ada pihak yang secara sepihak menentukan bahwa barang milik orang lain harus ditahan untuk menjamin pembayaran sejumlah uang.
Ia meminta agar sepeda motor tersebut tidak dijual, digadaikan, dialihkan, ataupun dipindahtangankan kepada pihak lain selama persoalan ini belum memperoleh kejelasan hukum.
Dugaan Penganiayaan dan Intimidasi Harus Diusut, Bukan Diabaikan
Azwar menegaskan bahwa dugaan penganiayaan tidak boleh dikesampingkan hanya karena setelah kejadian terdapat surat kesepakatan perdamaian.
Apabila ditemukan unsur tindak pidana, peristiwa tersebut harus diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Ia meminta kepolisian mengusut seluruh rangkaian kejadian secara objektif, mulai dari dugaan pemukulan, kondisi luka yang dialami Jono, situasi ketika kliennya dikelilingi sejumlah orang, proses penandatanganan surat, hingga penguasaan kendaraan.
Rekaman percakapan harus diperiksa secara utuh, bukan hanya mengambil bagian tertentu. Keterangan saksi dan bukti pendukung lainnya juga harus ditelusuri untuk mengungkap peran masing-masing pihak.
"Jangan sampai orang yang diduga menjadi korban penganiayaan justru berada dalam posisi tertekan untuk memenuhi tuntutan pembayaran. Hukum tidak boleh dijalankan dengan cara mengerahkan massa, melakukan kekerasan, kemudian memaksakan suatu kesepakatan," tegasnya.
Kuasa Hukum Tegaskan Akan Tempuh Langkah Hukum
Azwar Alimin Musa, S.H., menyatakan akan mengawal persoalan Jono Mulya dan menempuh langkah hukum berdasarkan bukti serta fakta yang tersedia.
Ia meminta aparat penegak hukum tidak menganggap persoalan ini sebagai konflik biasa yang selesai hanya dengan adanya tanda tangan di atas surat perdamaian.
Menurutnya, hak seseorang atas keselamatan diri, kebebasan menentukan persetujuan, dan kepemilikan harta benda harus tetap dilindungi oleh hukum.
"Kami tidak sedang mencari pembenaran untuk siapa pun. Kami meminta hukum ditegakkan secara adil. Jika memang ada dugaan penganiayaan, intimidasi, maupun pemaksaan, silakan periksa dan ungkap berdasarkan alat bukti. Tidak boleh ada pihak yang merasa bisa bertindak semaunya hanya karena berada dalam kelompok yang lebih banyak," ujar Azwar.
Ia menambahkan, persoalan ini bukan semata-mata tentang Rp15 juta atau sebuah sepeda motor. Lebih dari itu, persoalan ini menyangkut dugaan kekerasan, kebebasan seseorang dalam memberikan persetujuan, dan perlindungan hak-hak hukum setiap warga negara.
"Kami akan mengawal perkara ini. Jangan sampai kekuatan massa mengalahkan supremasi hukum. Siapa pun yang diduga melakukan pelanggaran harus mempertanggungjawabkan perbuatannya melalui proses hukum, bukan melalui pembenaran sepihak," tutup Azwar Alimin Musa, S.H., selaku Kuasa Hukum Jono Mulya.
KUASA HUKUM INGATKAN: KUHP NASIONAL SUDAH BERLAKU, DUGAAN PIDANA HARUS DIUJI!
Azwar menegaskan bahwa aparat penegak hukum harus menilai peristiwa ini berdasarkan ketentuan hukum pidana yang berlaku, termasuk Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP yang mulai berlaku pada 2 Januari 2026.
Beberapa ketentuan yang relevan untuk diuji berdasarkan fakta dan alat bukti antara lain:
1. Pasal 466 ayat (1) KUHP: Penganiayaan diancam pidana penjara paling lama 2 tahun 6 bulan atau denda paling banyak kategori III, yakni Rp;50 juta. Apabila mengakibatkan luka berat, ancaman pidananya paling lama 5 tahun sebagaimana ayat (2).
2. Pasal 448 ayat (1) KUHP: Pemaksaan secara melawan hukum dengan kekerasan atau ancaman kekerasan diancam pidana penjara paling lama 1 tahun atau denda paling banyak kategori II, yakni Rp;10 juta.
3. Pasal 446 KUHP: Perampasan kemerdekaan orang secara melawan hukum diancam pidana penjara paling lama 7 tahun. Apabila mengakibatkan luka berat, ancamannya paling lama 9 tahun.
4. Pasal 482 ayat (1) KUHP: Pemerasan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memaksa seseorang menyerahkan barang atau membuat pengakuan utang, dengan maksud memperoleh keuntungan secara melawan hukum, diancam pidana penjara paling lama 9 tahun
Tim